Kamis, 21 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama 15 kementerian dan lembaga menandatangani Komitmen Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah 2026/2027 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta. Di sela acara, Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal di Kemendikdasmen, menyebut angka yang perlu diperhatikan sekolah swasta. Dari sekitar 78 daerah yang sudah memulai rangkaian SPMB, 53 pemerintah daerah (pemda) sudah menyiapkan bantuan biaya pendidikan untuk murid yang masuk sekolah swasta lewat jalur SPMB (ANTARA, 21 Mei 2026).
Untuk sekolah swasta, artinya ada murid yang disalurkan pemda dan ada biaya per siswa yang ditanggung daerah. Kerja sama seperti ini dulu jarang terbuka. Kalau ikut, sekolah juga harus siap menjawab pertanyaan administrasi.
Apa isi aturannya
Menurut pemberitaan ANTARA tanggal 21 Mei 2026, bantuan ini untuk murid yang tidak tertampung di sekolah negeri, supaya mereka tetap bisa bersekolah di jalur formal. Sekolah swasta tidak diwajibkan ikut. “Sekolah swasta sifatnya volunter,” kata Gogot. Sekolah menentukan sendiri berapa rombongan belajar (rombel) yang diikutkan dalam SPMB, dan rombel lainnya tetap menerima murid lewat pendaftaran mandiri. Pusat tidak menetapkan besaran bantuan per siswa. Angkanya disepakati pemda dan sekolah swasta.
Dasar aturannya sudah ada sejak tahun lalu: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, ditetapkan 26 Februari 2025. Menurut Pasal 28 ayat (5), pemda dapat melibatkan sekolah swasta yang terakreditasi melalui kerja sama kalau daya tampung sekolah negeri kurang. Ayat (6) mewajibkan sekolah swasta yang dilibatkan mengikuti tahapan dan jadwal sesuai petunjuk teknis (juknis) dari pemda. Bantuannya diatur di Pasal 51. Bentuknya bisa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan, diprioritaskan untuk murid dari keluarga tidak mampu, dan besarnya ditetapkan pemda sesuai kemampuan fiskal daerah.
Ikut atau tidak, keputusannya ada di sekolah. Aturan mainnya mengikuti juknis dan perjanjian kerja sama di tiap daerah, jadi tidak ada satu ketentuan yang berlaku sama di seluruh Indonesia. Saat berita itu terbit, daftar ke-53 daerah dan nominal subsidinya juga belum diumumkan terbuka.
Yang biasanya ditanyakan ke sekolah
Permendikdasmen 3/2025 tidak memuat daftar dokumen khusus untuk sekolah swasta yang ikut kerja sama. Rinciannya diserahkan ke juknis daerah. Ada satu kewajiban umum yang berlaku untuk semua sekolah: Pasal 53 ayat (2) meminta satuan pendidikan memutakhirkan data murid di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkesinambungan. Karena dananya berasal dari anggaran daerah, wajar kalau dinas pendidikan nanti meminta sekolah menunjukkan siapa saja yang dibiayai dan ke mana uangnya.
Bu Ratna, bendahara sebuah yayasan SMP, mengikutkan dua rombel ke jalur SPMB: 64 murid. Pertengahan Oktober, staf dinas menelepon. Mereka minta rekap per siswa untuk pencairan termin kedua, lengkap dengan status aktif dan berapa yang masih dibayar orang tua. Bu Ratna membuka tiga berkas. Buku induk di lemari tata usaha (TU) berisi 64 nama. Lembar kerja keuangan, tab “SPP 2026”, berisi 62 nama karena dua murid pindah di bulan Agustus dan barisnya dihapus. Dapodik masih mencatat 63, karena satu mutasi belum sempat diproses operator. Lalu grup WhatsApp wali kelas ramai: “Bu, anak saya kan dapat bantuan pemda, kok tagihan bulan ini masih penuh?” Dua hari habis hanya untuk mencocokkan nama.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Yang bikin repot adalah datanya tersimpan di beberapa tempat yang tidak saling terhubung. Daftar murid ada di satu berkas, tagihan di berkas lain, kehadiran di buku guru. Begitu pihak luar meminta angka per anak, setiap selisih harus dijelaskan satu per satu.
Biasanya tandanya sudah kelihatan sejak awal. Jumlah murid di Dapodik dan di catatan keuangan berbeda, dan tidak ada yang tahu persis kenapa. Potongan biaya untuk murid tertentu ditulis manual di kolom keterangan. Bendahara harus bertanya ke wali kelas hanya untuk tahu seorang murid masih aktif atau tidak. Kalau dua dari tiga tanda itu ada di sekolah Bapak/Ibu, permintaan rekap dari dinas akan terasa berat.
Persiapan sebelum menyatakan ikut
Juknis tiap daerah berbeda, jadi daftar di bawah ini tidak menggantikan juknis. Isinya pekerjaan rumah yang hampir pasti tetap berguna, apa pun isi juknisnya nanti.
- Cek apakah akreditasi sekolah masih berlaku dan dokumennya gampang ditemukan. Pasal 28 ayat (5) hanya menyebut sekolah swasta terakreditasi.
- Minta juknis SPMB dan draf perjanjian kerja sama ke dinas pendidikan setempat. Tanyakan langsung dokumen apa yang diminta saat pencairan dan seberapa sering laporannya.
- Cocokkan jumlah dan nama murid di Dapodik dengan buku induk dan catatan keuangan, lalu selesaikan mutasi yang tertunda sebelum kerja sama dimulai. Jangan tunggu sampai dinas menelepon.
- Hitung dengan jujur berapa rombel yang sanggup ditawarkan. Pertimbangkan ruang kelas, jumlah guru, dan kemampuan kas sekolah menalangi biaya sebelum dana pemda cair.
- Siapkan cara mencatat bantuan per siswa: murid mana yang dibiayai, berapa nominalnya, dan berapa sisa yang ditanggung orang tua. Aturan ini cukup ditulis sekali lalu dibagikan ke wali kelas, supaya jawaban ke orang tua tidak berbeda-beda.
- Bagi tugas sejak awal. Dapodik dipegang operator, tagihan dan laporan dana oleh bendahara, kehadiran oleh wali kelas, dan satu orang di yayasan menjadi penghubung dengan dinas.
Kalau datanya mau dirapikan sekarang
Ada sekolah yang memilih merapikan data di satu tempat dulu sebelum masuk skema seperti ini. Di PENA, operator bisa mengunggah berkas ekspor Daftar Peserta Didik yang diunduh dari Dapodik untuk mengisi atau memperbarui data induk siswa, tanpa mengetik ulang. Tagihan, pembayaran, dan kehadiran harian tercatat untuk siswa yang sama. Bantuan dari pihak luar bisa dicatat sebagai beasiswa per siswa dengan keterangan pemberinya, lalu laporannya diunduh sebagai rekap per jenis atau rincian per siswa. Orang tua juga bisa melihat berapa bagian yang ditanggung bantuan dan berapa yang masih harus dibayar.
Satu pertanyaan yang bisa dibawa ke rapat yayasan berikutnya: kalau besok dinas meminta rekap 64 nama penerima bantuan beserta status bayarnya, berapa lama sekolah bisa menyerahkannya?


