Home » Blog » Putusan MK Sekolah Swasta Gratis Belum Ada Aturannya, Yayasan Harus Apa?

Putusan MK Sekolah Swasta Gratis Belum Ada Aturannya, Yayasan Harus Apa?

Putusan MK soal sekolah swasta gratis belum punya aturan pelaksana per Oktober 2026. Begini posisinya dan data yang perlu disiapkan yayasan SD dan SMP.
Putusan MK Sekolah Swasta Gratis Belum Ada Aturannya, Yayasan Harus Apa?

Daftar isi

FITUR TERKAIT

Buku Penghubung dan Pengumuman Chat di PENA Guru dan PENA Wali.

“Bu, katanya SD swasta sekarang sudah gratis, ya? Jadi SPP bulan ini masih bayar?” Pesan seperti ini bisa masuk ke ponsel bendahara kapan saja, biasanya sehari setelah berita soal sekolah gratis beredar di grup orang tua. Bendahara meneruskannya ke ketua yayasan, yang lalu membuka berita yang sama dan tidak menemukan jawaban pasti di sana.

Kebingungan itu wajar. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan dasar tanpa pungutan sudah berumur hampir 17 bulan, tapi aturan pelaksananya belum terbit sampai tulisan ini dibuat pada 22 Oktober 2026. Di bawah ini isi putusannya dan perkembangan sampai pekan ini, lalu daftar pekerjaan yang bisa dimulai yayasan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama menunggu.

Apa yang diputuskan MK pada Mei 2025

Pada 27 Mei 2025, MK membacakan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 atas permohonan yang diajukan antara lain oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Yang diuji adalah Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal itu menyebut pemerintah menjamin wajib belajar pendidikan dasar “tanpa memungut biaya”, dan selama ini dibaca hanya berlaku untuk sekolah negeri.

MK memaknainya ulang. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat. Sekolah dan madrasah swasta jenjang SD dan SMP termasuk di dalamnya.

Bagian yang sering terlewat ada di pertimbangan hukumnya. Seperti dimuat laman resmi MK (mkri.id, 27 Mei 2025), Mahkamah tidak melarang sekolah swasta memungut biaya sama sekali. Sekolah yang punya kurikulum tambahan sebagai kekhasannya, atau yang tidak pernah menerima bantuan anggaran pemerintah, masih boleh dibiayai dari peserta didik, asalkan tidak melanggar peraturan dan tetap memberi kemudahan pembiayaan bagi siswa yang membutuhkan. MK juga menyebut pelaksanaannya dilakukan bertahap, dan bantuan untuk sekolah swasta hanya diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria tertentu.

Artinya, SPP di sekolah swasta tidak serta-merta hilang besok pagi. Sekolah mana yang dibiayai, berapa besarnya, dan sejak kapan masih menunggu aturan turunan yang sampai sekarang belum terbit.

Posisinya per Oktober 2026

Tepat setahun setelah putusan, pada 25 Mei 2026, JPPI menyatakan pemerintah pusat maupun daerah belum menjalankannya. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, meminta Presiden segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana (Kompas.com, 25 Mei 2026).

Di lapangan, yang sudah berjalan adalah jalur penerimaan murid baru. Pada 21 Mei 2026, Gogot Suharwoto dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebut sekitar 78 daerah sudah memulai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, dan 53 di antaranya memberi bantuan biaya per siswa kepada sekolah swasta yang ikut. Keikutsertaannya sukarela. Sekolah memilih berapa rombongan belajar yang diikutkan dan tetap menerima murid secara mandiri untuk sisanya, sementara besaran bantuan disepakati dengan pemerintah daerah (Antara, 21 Mei 2026).

Di DPR, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas masuk tahap harmonisasi di Badan Legislasi pada Juli 2026. Kemendikdasmen menyatakan prinsip pendidikan dasar tanpa pungutan di sekolah negeri dan swasta akan dimasukkan ke RUU itu, dan Presiden memimpin rapat terbatas soal pendidikan gratis pada 23 September 2026 (Periskop.id, 29 September 2026).

Pekan lalu, tepatnya 14 Oktober 2026, rapat tingkat menteri membahas finalisasi skema pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Menurut keterangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sehari setelahnya, skema itu mencakup perluasan akses ke sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan. JPPI menanggapinya pada 19 Oktober 2026. Menurut mereka, belum ada mekanisme pembiayaan yang menjamin hak pendidikan dasar semua anak sesuai mandat MK (Kompas.com, 20 Oktober 2026).

Yang bisa dipegang yayasan sejauh ini baru arahnya: sebagian sekolah swasta akan dibiayai negara. Kriteria, besaran, dan jadwalnya belum diumumkan.

Yang bisa disiapkan yayasan sekarang

Apa pun bentuk aturannya nanti, sekolah hampir pasti akan dimintai data biaya per siswa, sumber pemasukan, dan siapa saja yang sudah dibantu. Pekerjaan di bawah ini tetap berguna, entah sekolah Bapak/Ibu nanti masuk kriteria penerima atau tidak.

  1. Hitung biaya per siswa yang sebenarnya. Pisahkan biaya rutin (gaji guru dan tenaga kependidikan, listrik, perawatan gedung) dari biaya program kekhasan seperti kelas tahfiz atau kelas bahasa, karena pertimbangan MK membedakan keduanya dan kriteria nanti kemungkinan besar begitu juga.
  2. Satu baris “SPP Rp350.000” sulit dijelaskan ke siapa pun. Pecah pungutan per komponen, lalu catat dasar keputusannya: rapat yayasan tanggal berapa, siapa yang hadir.
  3. Catat bantuan yang sudah diterima per sumber, misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah daerah, dan donatur. Pertimbangan MK menyebut langsung soal pernah atau tidaknya sekolah menerima bantuan pemerintah.
  4. Banyak yayasan sudah memberi potongan untuk anak guru, kakak beradik, atau keluarga yang sedang kesulitan, tapi catatannya hanya ada di ingatan bendahara. Tuliskan keringanan itu. Itulah bukti kemudahan pembiayaan yang diminta MK.
  5. Tanyakan ke dinas pendidikan setempat apakah SPMB tahun depan melibatkan sekolah swasta. Kalau iya, hitung berapa rombongan belajar yang sanggup diikutkan.
  6. Sepakati satu jawaban untuk orang tua. Cukup satu paragraf pendek hasil rapat yang dibagikan ke wali kelas dan staf tata usaha (TU), supaya semua orang menjawab hal yang sama saat ditanya di gerbang sekolah: putusannya sudah ada, aturan pelaksananya belum, dan sekolah akan mengabari begitu ada ketentuan resmi.

Langkah kedua sampai keempat paling sering tertunda karena datanya tersebar di buku kas, lembar kerja, dan pesan WhatsApp. Kalau dikerjakan sekarang, bendahara tidak perlu lembur saat formulir pendataan dari dinas tiba dengan tenggat tiga hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sekolah swasta sekarang dilarang menarik SPP? Belum ada aturan yang melarangnya. Pertimbangan MK sendiri menyebut sekolah swasta tertentu tetap boleh dibiayai dari peserta didik. Yang belum jelas adalah sekolah mana yang akan dibiayai negara dan dengan syarat apa.

Apakah SMA dan SMK ikut? Tidak. Putusan ini menyangkut pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP beserta madrasah sederajat, sehingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak termasuk dalam mandatnya.

Kapan aturan pelaksananya terbit? Belum ada tanggal resmi. Pantau pengumuman Kemendikdasmen dan perkembangan RUU Sisdiknas di DPR.

Bagi yayasan yang memakai PENA, sebagian catatan di atas bisa disusun dari satu tempat: jenis tagihan beserta tarifnya, potongan dan beasiswa per siswa, laporan yang bisa diunduh, serta dasbor keuangan yang merangkum semua sekolah di bawah yayasan. Saat dinas meminta angka, bendahara tinggal membuka laporan tanpa harus mengumpulkan ulang dari buku kas.

Satu pertanyaan bisa dibawa ke rapat yayasan berikutnya: kalau besok dinas meminta rincian biaya per siswa dan daftar keringanan yang sudah diberikan tahun ini, berapa hari yang kita butuhkan untuk menyiapkannya?

Ingin mencoba alur ini di sekolah Anda?

Demo gratis 30 menit bersama tim SEVIMA PENA.