Home » Blog » Permendikdasmen 6 Tahun 2026: Kapan Kasus di Sekolah Harus Dilaporkan ke Pokja?

Permendikdasmen 6 Tahun 2026: Kapan Kasus di Sekolah Harus Dilaporkan ke Pokja?

Permendikdasmen 6 Tahun 2026 membagi pelanggaran jadi dua jalur: ditangani sekolah sendiri atau dirujuk ke Pokja. Cara membedakannya dan yang perlu disiapkan.
Permendikdasmen 6 Tahun 2026: Kapan Kasus di Sekolah Harus Dilaporkan ke Pokja?

Daftar isi

FITUR TERKAIT

Buku Penghubung dan Pengumuman Chat di PENA Guru dan PENA Wali.

PENASCHOOL.COM – Sejak 9 Januari 2026, sekolah punya aturan baru soal rasa aman: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Ditetapkan 8 Januari, aturan ini diundangkan sehari kemudian dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 11 dan langsung berlaku sejak tanggal itu (Pasal 46).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meluncurkannya pada 12 Januari 2026. Peluncuran itu dicatat Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam berita sosialisasinya tertanggal 6 Februari 2026. Di halaman resmi bpmpbali.kemendikdasmen.go.id tercatat sosialisasi daringnya digelar Jumat, 6 Februari 2026, dan dibuka Kepala BPMP Bali I Made Alit Dwitama.

Aturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Pasal 45). Sudah sembilan bulan berjalan, tapi pertanyaan di sekolah masih itu-itu saja: kalau ada kejadian, apa semuanya harus dilaporkan ke dinas?

Bayangkan Bu Ratna, kepala sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 412 murid. Senin pagi pukul 06.40, wali kelas 8 meneruskan pesan WhatsApp dari seorang ibu: “Bu, anak saya tidak mau berangkat. Katanya ada yang edit fotonya terus disebar di grup kelas.” Bu Ratna membuka map tata tertib, lalu menutupnya lagi. Ini cukup diselesaikan di sekolah, atau harus naik ke dinas? Siapa yang mencatat? Orang tua murid yang menyebarkan foto dihubungi kapan, hari ini atau setelah semuanya jelas?

Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.

Apa yang berubah dari aturan 46/2023

Cakupannya lebih luas. Aturan lama berangkat dari kekerasan. Aturan baru berangkat dari budaya sekolah, yang dalam Pasal 1 didefinisikan sebagai tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah. Ada empat aspek yang ingin dijamin: kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Foto editan di grup kelas Bu Ratna jelas masuk aspek yang terakhir.

Asasnya juga bertambah. Pasal 2 memuat sembilan: humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis, dan berkelanjutan. Menurut paparan BPMP Bali, arah kebijakannya bergeser ke pencegahan dan penyelesaian secara kolaboratif, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah.

Di lapangan, yang paling terasa adalah perubahan struktur. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dan Satuan Tugas (Satgas) di daerah yang dibentuk berdasarkan aturan lama berakhir masa tugasnya (Pasal 43). Di tingkat daerah, penggantinya Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan (Pasal 29). Ketuanya sekretaris daerah dan koordinatornya kepala dinas pendidikan, sementara anggotanya datang dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta komunikasi dan informatika (Pasal 32). Pasal 44 memberi batas enam bulan sejak aturan berlaku untuk membentuk Pokja, jadi sekitar awal Juli 2026.

Tidak semua kejadian dibawa ke luar sekolah

Pertanyaan Bu Ratna dijawab Pasal 22, yang membagi pelanggaran jadi dua jenis dengan jalur berbeda.

Jenis pertama adalah pelanggaran tata tertib atau kode etik. Ini ditangani sekolah sendiri lewat mekanisme bernama Penanganan Pelanggaran Kolaboratif (Pasal 23): laporan diidentifikasi dan diklasifikasi, ditangani, lalu ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Urutan prioritasnya ditulis jelas. Korban aman dulu. Setelah itu pelanggar memahami kesalahannya, baru rasa aman di sekolah dipulihkan.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan masuk jenis kedua dan dirujuk ke Pokja (Pasal 24). Di sini kepala sekolah mengidentifikasi dan mengklasifikasi laporan, menyampaikannya ke Pokja, dan berkoordinasi dengan orang tua atau wali kalau ada murid yang terlibat. Bagaimana kalau yang diduga melanggar justru kepala sekolah? Pasal 25 mengatur warga sekolah melapor langsung ke Pokja.

Lalu dinas ada di mana? Kepala dinas pendidikan adalah koordinator Pokja. Di daerah yang Pokja-nya belum terbentuk, koordinasi dan rujukan dijalankan dinas pendidikan bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 34 ayat 2). Pasal 41 juga mengatur laporan rutin berjenjang: setidaknya setahun sekali kepala sekolah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi ke Pokja, Pokja meneruskannya ke gubernur atau bupati/wali kota, dan kepala daerah melapor ke Menteri.

Foto editan di grup kelas Bu Ratna, kalau isinya ejekan, bisa cukup ditangani sebagai pelanggaran tata tertib. Lain soal kalau editannya menyangkut kesusilaan atau berisi ancaman; yang seperti itu sebaiknya dikonsultasikan ke Pokja atau dinas. Jalur mana pun yang dipakai, penanganan tidak boleh memutus hak murid atas pendidikan (Pasal 26).

Yang bisa disiapkan sekolah mulai minggu ini

  1. Periksa kanal pengaduan. Menurut Pasal 12 ayat 2, kanal itu harus mudah dijangkau semua warga sekolah termasuk penyandang disabilitas, menjaga kerahasiaan pelapor, dan tersambung ke kepala sekolah atau guru yang ditunjuk. Grup WhatsApp kelas gugur di syarat kedua.
  2. Tunjuk penerima laporan dan umumkan namanya ke guru dan orang tua. Kalau ada yang bertanya “lapor ke siapa, Pak?”, satpam pun mestinya bisa menjawab.
  3. Buat satu format catatan kejadian: tanggal dan jam laporan masuk, siapa yang melapor, apa yang dilaporkan, klasifikasinya (tata tertib atau perundang-undangan), langkah yang diambil, dan kapan orang tua dihubungi. Simpan di tempat yang aksesnya terbatas.
  4. Cari kontak Pokja yang membawahi sekolah. Untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan SMP biasanya ada di kabupaten/kota, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi. Kalau belum terbentuk, tanyakan ke dinas pendidikan siapa yang menerima rujukan.
  5. Petakan titik rawan, karena ini bagian dari tugas deteksi dini di Pasal 12. Misalnya toilet ujung, lorong menuju parkiran, atau jam pulang ketika guru piket sudah bubar. Tempel petanya di ruang guru.
  6. Masukkan pemantauan dan evaluasi tahunan ke kalender sekolah, sekalian bulan pelaporannya ke Pokja.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kasus lama yang masih ditangani TPPK bagaimana? Menurut Pasal 43, tim lama tetap melanjutkan penanganan laporan dugaan kekerasan yang sedang berjalan sampai Pokja terbentuk.

Kalau laporannya ternyata tidak terbukti? Pihak yang dilaporkan berhak atas pemulihan nama baik, hak, dan dukungan psikologis (Pasal 26). Sampaikan ini ke guru supaya tidak ada yang menahan laporan karena takut salah.

Di mana membaca salinan resminya? Salinan Permendikdasmen 6 Tahun 2026 tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemendikdasmen. Pasal-pasal di atas bisa dicocokkan dulu sebelum dibahas di rapat lewat tautan ini: peraturan.go.id/id/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Untuk rapat dewan guru bulan ini, satu pertanyaan saja sudah cukup: kalau besok pagi ada laporan masuk lewat chat orang tua, siapa yang pertama menerimanya, dan catatannya disimpan di mana?

Ingin mencoba alur ini di sekolah Anda?

Demo gratis 30 menit bersama tim SEVIMA PENA.