Home » Blog » Juknis BOSP 2026: Apa yang Berubah untuk Sekolah Swasta?

Juknis BOSP 2026: Apa yang Berubah untuk Sekolah Swasta?

Juknis BOSP 2026 berlaku sejak 6 Februari 2026 dan pelaporannya lebih ketat. Ini dampaknya bagi bendahara sekolah swasta dan hal yang perlu disiapkan.
Juknis BOSP 2026: Apa yang Berubah untuk Sekolah Swasta?

Daftar isi

FITUR TERKAIT

Buku Penghubung dan Pengumuman Chat di PENA Guru dan PENA Wali.

Berkas juknis baru itu biasanya datang lewat grup WhatsApp operator, diteruskan dari grup lain, dengan pesan pendek: “Bu, ini aturan BOS yang baru, tolong dipelajari.” Bendahara membukanya di sela menerima pembayaran uang sekolah, menggulir beberapa halaman, lalu menyimpannya untuk dibaca “nanti kalau sudah sepi”. Padahal beberapa perubahan di dalamnya langsung menyentuh pembukuan sehari-hari sekolah swasta.

Apa isi Juknis BOSP 2026

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ditandatangani Menteri Abdul Mu’ti dan berlaku sejak 6 Februari 2026. Aturan ini mencabut Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkannya lewat siaran pers tanggal 1 Maret 2026, dengan tiga penekanan: penggunaan dana yang lebih terarah, afirmasi yang lebih kuat untuk sekolah di daerah terpencil, serta pelaporan yang lebih ketat dan terukur.

Ada tiga jenis dana yang diatur. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk pendidikan anak usia dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah dasar sampai menengah termasuk sekolah luar biasa, dan Dana BOP Kesetaraan untuk Paket A, B, dan C. Masing-masing dibagi lagi ke kategori Reguler, Kinerja, dan Afirmasi.

Buat ruang tata usaha, yang langsung terasa adalah urusan laporan. Menurut InfoPublik (3 Maret 2026), kepala sekolah wajib menyampaikan laporan realisasi tahap I paling lambat 31 Juli dan laporan tahunan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Sekolah yang terlambat melapor bisa kena pengurangan alokasi dana tahap berikutnya sebesar 2 sampai 4 persen. Semuanya dikelola lewat Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS) yang terhubung dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Untuk batas belanja, InfoPublik menulis bahwa belanja pemeliharaan sarana dan prasarana dibatasi paling banyak 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta. Ada ringkasan lain yang membaca angka 20 dan 40 persen itu sebagai batas pembayaran honor, dengan pemeliharaan disebut maksimal 20 persen. Jadi sebelum menyusun atau merevisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sebaiknya Bapak/Ibu mengecek sendiri pasalnya di salinan resmi peraturan, yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (JDIH BPK) dan peraturan.go.id.

Kenapa sekolah swasta perlu lebih teliti

Di sekolah negeri, BOS sering jadi sumber dana utama untuk operasional. Di sekolah swasta, BOS cuma satu dari beberapa sumber: ada uang sekolah bulanan dari orang tua, uang pangkal, iuran kegiatan, kadang bantuan yayasan. Semua itu sering masuk ke satu rekening dan dicatat di satu lembar kerja oleh orang yang sama.

Cara itu jalan saja selama tidak ada yang bertanya. Repotnya baru terasa saat laporan harus dipisah per sumber dana dan setiap rupiah BOS harus bisa ditunjukkan untuk apa dipakai.

Bu Ratna, bendahara sebuah yayasan dengan 380 siswa, mengalaminya pada pertengahan Juli. Di lembar kerjanya ada satu tab bernama “KAS MASUK” yang berisi semua penerimaan, dari transfer BOS tahap I sampai pembayaran uang sekolah yang dicicil orang tua. Pengeluaran dicatat di tab lain, tanpa kolom sumber dana. Waktu ia harus memastikan pembelian cat dan perbaikan atap toilet dibiayai dari mana, ia harus membuka mutasi rekening tiga bulan dan mencocokkan satu per satu dengan nota di map plastik. Dua nota ternyata tidak ada. Satu pembayaran tukang tercatat dua kali karena sekali dicatat Pak Joko dari tata usaha, sekali lagi oleh Bu Ratna sendiri. Laporannya akhirnya masuk tanggal 30 Juli, setelah empat hari dikerjakan sampai larut malam.

Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.

Tanda-tandanya biasanya mirip. Penerimaan dari orang tua dan dana BOS bercampur di satu catatan. Nota disimpan, tapi tidak ditandai untuk anggaran mana. Daftar barang hasil belanja tidak pernah diperbarui. Lalu pertanyaan “uang sekolah si A bulan ini sudah masuk belum, Bu?” butuh sepuluh menit untuk dijawab karena harus membuka mutasi bank dulu.

Kalau kerepotan seperti ini sampai membuat laporan terlambat, dana tahap berikutnya bisa dipotong 2 sampai 4 persen.

Langkah yang bisa dimulai sebelum laporan tahunan

Laporan tahunan untuk penggunaan dana 2026 jatuh tempo 31 Januari 2027. Masih ada waktu untuk merapikan cara kerja, dan tidak perlu semuanya diganti sekaligus.

  1. Mulai bulan ini, pisahkan pencatatan per sumber dana. Kalau rekeningnya belum bisa dipisah, minimal tambahkan kolom “sumber dana” di setiap baris penerimaan dan pengeluaran.
  2. Beri kode RKAS di setiap nota begitu barang atau jasa dibayar, jangan tunggu sampai menyusun laporan. Notanya difoto dan disimpan di folder per bulan.
  3. Sebelum belanja pemeliharaan sarana dan prasarana, cocokkan rencananya dengan batas persentase di pasal yang berlaku untuk sekolah Bapak/Ibu.
  4. Setiap ada pembelian dari dana BOS, perbarui daftar barang: nama barang, tanggal, harga, dan ruangan tempat barang itu dipakai.
  5. Tetapkan siapa mengurus apa, misalnya operator memegang ARKAS dan Dapodik, bendahara memegang buku kas, dan kepala sekolah memeriksa ringkasannya setiap akhir bulan.
  6. Tandai 31 Juli dan 31 Januari di kalender sekolah, lalu pasang pengingat dua minggu sebelum masing-masing tanggal.

Langkah kedua dan keempat kelihatan sepele. Tapi nota yang tidak jelas peruntukannya dan barang yang tidak tercatat itulah yang sering bikin laporan tertahan.

Merapikan sisi dana dari orang tua

Laporan BOS tetap dikerjakan di ARKAS sesuai ketentuan kementerian. Yang bisa dibantu dari luar adalah sisi lain pembukuan sekolah swasta, yaitu penerimaan dari orang tua, supaya tidak lagi bercampur. Di PENA, tagihan uang sekolah dibuat per siswa, pembayaran yang masuk tercatat bersama kuitansinya, dan laporan tagihan memperlihatkan berapa yang sudah dibayar dan berapa yang belum. Barang sekolah juga bisa didaftarkan per ruangan di menu inventaris. Bendahara tidak perlu lagi membuka mutasi bank hanya untuk menjawab pertanyaan orang tua, dan catatan BOS bisa disusun tanpa tercampur penerimaan lain.

Kalau sekolah Bapak/Ibu sedang membahas persiapan laporan tahunan, coba bawa pertanyaan ini ke rapat berikutnya: dengan catatan yang ada sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunjukkan dari mana uang perbaikan atap bulan lalu?

Ingin mencoba alur ini di sekolah Anda?

Demo gratis 30 menit bersama tim SEVIMA PENA.