Home » Blog » Anggaran Pendidikan Gratis Rp300 Triliun, Kapan Sampai ke Sekolah Swasta?

Anggaran Pendidikan Gratis Rp300 Triliun, Kapan Sampai ke Sekolah Swasta?

Kemendikdasmen menghitung kebutuhan Rp300 triliun, tapi 2027 baru disiapkan Rp5 triliun. Apa artinya bagi yayasan SD dan SMP swasta sekarang?
Anggaran Pendidikan Gratis Rp300 Triliun, Kapan Sampai ke Sekolah Swasta?

Daftar isi

FITUR TERKAIT

Buku Penghubung dan Pengumuman Chat di PENA Guru dan PENA Wali.

Kamis malam, 1 Oktober 2026, sebuah angka beredar di grup WhatsApp pengurus yayasan dan guru: Rp300 triliun. Itu kebutuhan anggaran yang diajukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) supaya pendidikan dasar bisa berjalan tanpa memungut biaya. Besok paginya, pertanyaan yang sama mulai masuk ke meja tata usaha (TU): “Bu, berarti bulan depan SPP sudah tidak bayar, ya?” Yang dimaksud tentu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), iuran bulanan dari orang tua.

Jawabannya belum, dan kemungkinan besar tidak dalam waktu dekat. Tulisan ini mengurai apa yang sudah diputuskan dan berapa dana yang benar-benar dialokasikan, lalu dampaknya untuk yayasan yang mengelola Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta.

Dari mana angka Rp300 triliun

Akarnya ada di Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025. Putusan itu menegaskan bahwa wajib belajar pendidikan dasar dijamin tanpa memungut biaya, baik di sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat. Sekolah swasta termasuk di dalamnya.

Lebih dari setahun kemudian, angka pertama muncul. Dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 31 Agustus 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa untuk 2027 disiapkan Rp5 triliun sebagai “inisiatif awal” menuju wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya (CNN Indonesia, 31 Agustus 2026). Uangnya tidak datang dari tambahan anggaran. Rp5 triliun itu diambil dari anggaran revitalisasi satuan pendidikan, yang dipangkas dari Rp14,28 triliun menjadi Rp9,28 triliun. Pagu Kemendikdasmen 2027 sendiri tercatat Rp61,10 triliun.

Angka Rp300 triliun disebut belakangan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan kepada Parlementaria pada 1 Oktober 2026 bahwa kebutuhan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen untuk pendidikan dasar tanpa memungut biaya mencapai sekitar Rp300 triliun. Ia mendorong kementerian menyusun peta jalan pembiayaan Wajib Belajar 9 Tahun yang “jelas, bertahap, dan terukur” (Emedia DPR RI, 2 Oktober 2026). Ia juga mengusulkan perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan bantuan uang kuliah bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta, tapi itu urusan jenjang lain.

Soal regulasinya, pembiayaan berbasis hak peserta didik sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Sampai artikel ini ditulis, RUU itu belum disahkan.

Kenapa Rp5 triliun belum mengubah hitungan sekolah

Rp5 triliun dari kebutuhan sekitar Rp300 triliun itu kira-kira 1,7 persen (hitungan kami dari dua angka resmi di atas). Pemerintah dan DPR sendiri menyebut alokasi 2027 sebagai langkah awal atau uji coba. Belum program penuh.

Sekolah mana yang ikut tahap awal? Berapa per siswa? Lewat jalur apa dananya disalurkan, dan kapan cair? Semua itu belum diumumkan. Selama belum ada jawabannya, yayasan tidak bisa memasukkan dana pendidikan gratis ke rencana anggaran tahun ajaran 2027/2028 sebagai pemasukan yang pasti.

Padahal gaji guru tetap harus dibayar setiap tanggal 25, dan tagihan listrik, air, serta cicilan perbaikan atap jalan terus.

Bayangkan Bu Ratna, bendahara sebuah yayasan yang menaungi satu SD dan satu SMP dengan total 420 siswa. Hari Jumat itu ia menerima tujuh pesan dari orang tua yang isinya mirip: “Katanya sudah gratis dari pemerintah, Bu. SPP Oktober masih perlu ditransfer?” Dua orang tua menunda pembayaran sampai ada kejelasan. Bu Ratna tidak bisa menyalahkan mereka, karena beritanya memang terdengar seperti keputusan yang sudah jadi. Ia juga tidak punya jawaban tertulis dari yayasan untuk dikirim balik. Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.

Yang perlu diwaspadai adalah jedanya. Dari berita sampai kebijakan benar-benar berjalan bisa makan waktu lama, dan selama itu kas sekolah tetap bergantung pada iuran orang tua dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada.

Yang bisa dikerjakan yayasan sekarang

Beberapa hal ini bisa dibahas di rapat pengurus bulan ini, tanpa menunggu peta jalan:

  1. Siapkan satu jawaban resmi untuk orang tua. Cukup dua atau tiga paragraf: apa yang sudah diputuskan pemerintah, apa yang belum, dan bahwa iuran tetap berjalan sampai ada aturan pelaksanaan. Kirim lewat wali kelas, jadi staf TU tidak perlu menjawab satu per satu dengan kalimat yang berbeda-beda.
  2. Susun anggaran dengan dua skenario: satu tanpa dana pendidikan gratis sama sekali di 2027, satu lagi dengan bantuan sebagian, misalnya sepertiga biaya per siswa. Kalau skenario pertama sudah aman, apa pun hasil tahap uji coba tidak akan mengguncang yayasan.
  3. Petakan tunggakan per kelas mulai sekarang. Penundaan bayar gara-gara berita biasanya muncul dulu di satu dua kelas, dan kalau cepat ketahuan, wali kelas lebih mudah mengajak orang tuanya bicara baik-baik.
  4. Rapikan catatan pemakaian dana. Kalau nanti ada skema bantuan untuk sekolah swasta, hampir pasti ada syarat pelaporannya. Sekolah yang sudah biasa memisahkan dana BOS, iuran orang tua, dan sumbangan akan lebih siap mengisi formulir yang diminta.
  5. Cek ke sumber resminya. Keterangan asli ada di laman Kemendikdasmen dan Emedia DPR RI. Tangkapan layar judul berita di grup WhatsApp sering memotong kata “diajukan” atau “uji coba”.

Langkah ketiga dan keempat biasanya yang tertunda, karena datanya tersebar di buku kas, lembar kerja, dan catatan bukti transfer. Di sini pencatatan yang tertib banyak membantu: tagihan, pembayaran, dan tunggakan bisa dilihat per kelas, per sekolah, atau dijumlah untuk seluruh yayasan dalam satu dasbor. Itu yang dikerjakan modul keuangan di PENA, supaya bendahara dan pimpinan membaca angka yang sama ketika rapat.

Kalau berita ini masuk agenda rapat yayasan berikutnya, pertanyaan pembukanya mungkin cukup satu: seandainya tidak ada dana pendidikan gratis sama sekali di 2027, apakah anggaran kita sudah aman?

Ingin mencoba alur ini di sekolah Anda?

Demo gratis 30 menit bersama tim SEVIMA PENA.