Home » Blog » Rapor Ditahan karena SPP Belum Lunas, Bolehkah?

Rapor Ditahan karena SPP Belum Lunas, Bolehkah?

Bolehkah rapor ditahan karena SPP belum lunas? Begini sikap Ombudsman dan cara menagih orang tua jauh sebelum hari pembagian rapor.
Rapor Ditahan karena SPP Belum Lunas, Bolehkah?

Daftar isi

FITUR TERKAIT

Buku Penghubung dan Pengumuman Chat di PENA Guru dan PENA Wali.

Kamis sore, sepuluh hari sebelum pembagian rapor. Bu Ratna, bendahara sebuah sekolah menengah pertama swasta dengan 412 siswa, sedang menutup buku kas ketika kepala sekolah mampir ke mejanya. “Bu, yang belum lunas ada berapa keluarga?” Ratna membuka lembar kerjanya, tab “Semester Ganjil”, kolom “Status”. Tiga puluh tujuh keluarga. Sebagian menunggak sejak September.

“Rapor anak-anaknya ditahan dulu saja, ya. Biar orang tuanya datang.” Usulan itu terdengar masuk akal. Pesan pengingat sudah tiga kali dikirim lewat WhatsApp, dan yang membalas hanya beberapa. Satu orang tua menulis “nanti ya Bu, nunggu gajian”, lalu menghilang. Hari pembagian rapor adalah satu-satunya hari ketika hampir semua orang tua pasti datang ke sekolah.

Ratna mengangguk, tapi ada yang mengganjal. Yang datang mengambil rapor sering kali anaknya sendiri. Ia membayangkan seorang anak kelas tujuh berdiri di depan meja wali kelas, melihat teman-temannya menerima map, lalu disuruh pulang dengan tangan kosong.

Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.

Pertanyaan “bolehkah rapor ditahan karena SPP belum lunas?” muncul hampir setiap akhir semester. Yang bertanya bisa orang tua yang cemas, bisa juga sekolah yang kasnya mulai menipis. Sekolah swasta hidup dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), jadi kegelisahan bendahara itu wajar. Persoalannya ada di cara menagih: apakah sekolah sedang menagih orang tua, atau tanpa sadar menghukum anaknya?

Kenapa menahan rapor berisiko untuk sekolah

Tidak ada pasal yang bunyinya persis “sekolah dilarang menahan rapor”. Tapi lembaga pengawas pelayanan publik sudah berkali-kali bersikap soal ini, dan sikapnya tidak berubah dari tahun ke tahun.

Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) berulang kali menerima keluhan orang tua soal siswa yang dipulangkan atau ditahan kartu ujiannya karena SPP dan iuran komite belum lunas. Dalam rilis tanggal 24 Maret 2025, Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, meminta sekolah tidak menahan kartu ujian dan menyebut praktik itu tidak sesuai dengan hak pendidikan siswa. Menurutnya, sekolah cukup memanggil orang tua untuk melunasi uang sekolah. Ia merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menurut Ombudsman tidak membolehkan pungutan dijadikan syarat penilaian hasil belajar atau kelulusan.

Kasus di Banten lebih besar. Pada Maret 2022, Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti sebuah sekolah menengah kejuruan di Tangerang Selatan yang memisahkan jadwal ujian sekitar 1.100 siswanya karena menunggak uang sekolah. Ombudsman menilai kebijakan itu “berpotensi menjadi pelanggaran hak anak di bidang pendidikan” dan menegaskan bahwa hak anak untuk ujian wajib dipenuhi sekolah meskipun orang tua menunggak. Dinas pendidikan provinsi diminta turun membina sekolah tersebut.

Praktik serupa masih ada sampai sekarang. Siaran pers Ombudsman Banten tanggal 8 Desember 2025 tentang pengawasan Program Sekolah Gratis mencatat 55,1 persen sekolah swasta di Banten masih memiliki tunggakan SPP siswa, dengan rata-rata piutang sekitar Rp136 juta per sekolah. Siaran yang sama menyebut 41 persen sekolah masih menahan ijazah karena tunggakan.

Lalu ada Pasal 76A Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak. Pasal ini melarang setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif sampai anak mengalami kerugian materiil maupun moril yang menghambat fungsi sosialnya. Rapor memang tidak disebut di sana. Tapi bayangkan satu anak yang tidak menerima rapor di depan teman sekelasnya, lalu orang tuanya melapor. Sekolah harus menjelaskan kenapa anak ikut menanggung urusan yang sebenarnya antara sekolah dan orang tua.

Ombudsman di kedua provinsi memegang prinsip yang sama: biaya sekolah adalah urusan sekolah dengan orang tua. Anak tidak pernah menandatangani perjanjian apa pun. Sekolah yang melanggarnya bisa ditegur dinas atau dilaporkan ke Ombudsman, dan cerita semacam ini cepat sampai ke telinga orang tua lain.

Cara menagih sebelum musim rapor tiba

Ide menahan rapor biasanya muncul karena tunggakan baru dikejar serius di minggu terakhir semester. Kalau penagihan sudah berjalan sejak dua atau tiga bulan sebelumnya, tekanan di hari pembagian rapor jauh berkurang. Urutan berikut bisa dicoba tanpa alat khusus:

  1. Rekap tunggakan per keluarga, bukan per anak. Kakak dan adik di sekolah yang sama sebaiknya ada di satu baris, karena orang tua lebih mudah diajak bicara kalau yang disodorkan satu angka total, lengkap dengan bulan mana saja yang belum dibayar.
  2. Kirim pemberitahuan tertulis yang sopan hanya ke orang tua yang menunggak, lewat pesan pribadi atau surat. Jangan lewat grup kelas. Cantumkan nominal, bulan, dan tanggal yang diharapkan, ditambah satu kalimat bahwa sekolah siap diajak bicara kalau ada kesulitan.
  3. Undang orang tua bertemu sekitar satu bulan sebelum rapor. Jadwalkan per keluarga, di ruangan tertutup, dengan bendahara dan wali kelas atau wakil kepala sekolah. Undangannya jangan dititipkan lewat anak.
  4. Ubah “nanti ya Bu” menjadi kesepakatan cicilan tertulis: berapa per bulan, sampai kapan, ditandatangani kedua pihak. Satu salinan disimpan sekolah, satu dibawa pulang orang tua.
  5. Siapkan jalur keringanan dengan syarat yang jelas, misalnya potongan, beasiswa yayasan, atau penundaan untuk keluarga yang sedang terkena musibah. Untuk sekolah yang kasnya tertekan, Ombudsman Banten pada 2022 menyarankan koordinasi dengan instansi terkait soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk urusan rekap harian, artikel kami sebelumnya, Tagih SPP lewat WhatsApp tapi Rekap Sering Terlewat?, membahas cara mencocokkan bukti transfer yang datang dari banyak arah.

Pisahkan rapor dari urusan tagihan

Rapor diserahkan seperti biasa. Tagihan dibicarakan di meja lain. Pada hari pembagian rapor, wali kelas cukup mengurus rapor, sementara bendahara membuka meja sendiri di ruang tata usaha untuk orang tua yang ingin membayar atau membahas cicilan. Tidak perlu ada daftar nama penunggak yang ditempel atau dibacakan.

Dua hal kecil sering membantu. Wali kelas tidak perlu memegang daftar tunggakan sama sekali, supaya tidak tergoda menyinggung soal uang di depan anak. Kebijakan ini juga sebaiknya masuk ke aturan keuangan sekolah, agar bendahara berikutnya tidak harus memutuskan sendiri setiap Desember.

Yang paling sering bikin buntu justru kalimat “sudah saya transfer kok, Bu” yang tidak bisa langsung dicek. Orang tua merasa sudah membayar, bendahara belum melihat uangnya, dan keduanya benar menurut catatan masing-masing. Di PENA, orang tua bisa membuka aplikasi dan melihat sendiri tagihan anaknya yang masih aktif beserta tanggal jatuh tempo, tanda kalau ada yang terlambat, serta riwayat tagihan yang sudah lunas lengkap dengan kwitansinya. Jadi waktu duduk di meja bendahara, kedua pihak melihat angka yang sama.

Kalau sekolah Bapak/Ibu sedang menyiapkan rapat akhir semester, bawa satu pertanyaan ini: bila minggu depan masih ada orang tua yang belum melunasi SPP, siapa yang akan berbicara dengan mereka, dan kapan?

Ingin mencoba alur ini di sekolah Anda?

Demo gratis 30 menit bersama tim SEVIMA PENA.