PENASCHOOL – Pada 16 Januari 2026, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menandatangani Surat Edaran Nomor 0301/C/HK.04.01/2026. Surat ini berisi pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 untuk pemerintah daerah dan sekolah. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025, yang ditetapkan 26 Februari 2025 dan mencabut aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lama.
Zonasi tidak dipakai lagi, diganti jalur domisili. Kuota tiap jalur dihitung dari daya tampung yang dianalisis daerah, lalu data daya tampung itu dikunci di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pendaftaran 2026 memang sudah lewat. Tapi semester ganjil yang sedang berjalan ini waktu yang pas bagi sekolah swasta untuk membaca ulang aturannya, sebelum siklus 2027/2028 dimulai.
Empat jalur SPMB 2026 dan kuotanya
Ada empat jalur: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Persentasenya dihitung dari daya tampung sekolah, dan angka berikut diambil dari Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 31.
- Domisili: paling sedikit 70% untuk sekolah dasar (SD), 40% untuk sekolah menengah pertama (SMP), dan 30% untuk sekolah menengah atas (SMA).
- Afirmasi paling sedikit 15% di SD, 20% di SMP, dan 30% di SMA.
- Prestasi paling sedikit 25% di SMP dan 30% di SMA. Jalur ini tidak berlaku untuk kelas 1 SD.
- Mutasi, untuk anak yang orang tuanya pindah tugas, dibatasi paling banyak 5% di semua jenjang.
Di jalur prestasi, pemerintah daerah sekarang boleh memakai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) di samping nilai rapor. Patokan skor dan bobotnya ditentukan daerah, tidak oleh pusat. Ketentuan ini tercantum dalam siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 374/sipers/A6/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026.
Siaran pers itu juga memuat aturan yang langsung terasa di sekolah. Setelah petunjuk teknis (juknis) dan daya tampung ditandatangani pemerintah daerah dan dilaporkan, datanya langsung dikunci di Dapodik. “Begitu sudah ada tanda tangan (Juknis), kami dapat laporannya, langsung kami kunci di Dapodik,” kata Gogot Suharwoto pada 7 Mei 2026. Tujuannya menutup celah jual beli kursi. Per 3 Mei 2026, 74% pemerintah daerah sudah merampungkan juknisnya.
Dampaknya bagi sekolah swasta
Ada satu ketentuan yang sering terlewat. Pemerintah daerah diminta menyalurkan calon murid yang tidak lolos karena keterbatasan daya tampung ke sekolah lain yang masih punya ruang, negeri ataupun swasta (Kemendikdasmen, siaran pers Nomor 374/sipers/A6/V/2026, 8 Mei 2026). Beberapa daerah malah sudah melangkah lebih jauh. Dalam siaran pers yang sama, Kemendikdasmen mencatat 78 pemerintah daerah memberi bantuan operasional atau bantuan personal supaya murid bisa bersekolah di swasta. Di Provinsi Banten, misalnya, ada 811 sekolah swasta jenjang SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah khusus yang dilibatkan.
Buat sekolah swasta, ini berarti pendaftar datang bergelombang. Sebagian mendaftar sejak awal karena memang memilih sekolah itu. Sebagian lagi baru datang setelah pengumuman jalur negeri, saat waktunya sudah mepet dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kalau sekolah ikut skema pelibatan dari daerah, masih ada murid yang disalurkan dinas, lengkap dengan aturan dan pelaporannya sendiri.
Bayangkan Bu Ratna, staf tata usaha (TU) di sebuah SMP swasta dengan daya tampung 128 kursi di empat kelas. Selasa sore di awal Juli 2026, hasil jalur domisili negeri di kotanya diumumkan. Malam itu WhatsApp sekolah menerima 41 pesan. “Bu, masih terima pendaftaran? Anak saya tidak lolos domisili.” “Kartu Keluarga (KK) saya kirim lewat sini boleh?” Besok paginya tiga orang tua datang membawa map, dan satu lagi menelepon soal berkas yang kemarin sudah difoto: “Sudah masuk belum, Bu?”
Bu Ratna mencatat semuanya di buku tulis, lalu memindahkannya ke lembar kerja bernama “Pendaftar Gel 2 FIX”. Hari Kamis ia baru sadar ada dua nama yang tercatat dua kali. Satu foto KK juga terlalu buram untuk dibaca. Waktu kepala sekolah bertanya berapa kursi yang masih kosong, ia butuh setengah jam untuk menjawab.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Di banyak sekolah kejadiannya mirip. Jumlah pendaftar berbeda tergantung siapa yang ditanya. Berkas tersimpan di galeri ponsel pribadi, dan status “diterima” baru jelas setelah bendahara menanyakan siapa yang sudah membayar uang pangkal. Karena daya tampung sekarang dikunci di Dapodik, angka kursi yang dijanjikan ke orang tua harus cocok dengan jumlah rombongan belajar yang dilaporkan. Kalau salah hitung, sekolah tidak bisa begitu saja membuka kelas baru di menit terakhir.
Yang bisa disiapkan untuk SPMB 2027/2028
Menurut materi sosialisasi BBPMP yang beredar di berbagai provinsi, juknis SPMB 2026 diminta terbit paling lambat Februari 2026. Kalau tahun depan polanya sama, sekolah punya waktu kurang dari empat bulan sebelum aturan daerah keluar. Beberapa hal bisa dikerjakan mulai sekarang:
- Pantau juknis daerah begitu terbit, terutama jadwal pengumuman tiap jalur. Dari tanggal itu Bapak/Ibu bisa memperkirakan kapan gelombang pendaftar kedua datang ke sekolah.
- Hitung daya tampung yang sebenarnya, lalu cocokkan dengan jumlah rombongan belajar di Dapodik sebelum datanya dikunci.
- Tanyakan ke dinas pendidikan apakah ada skema pelibatan sekolah swasta atau bantuan biaya untuk murid. Kalau ada, minta sekalian syarat dan aturan pelaporannya.
- Samakan daftar berkas dengan jalur negeri, misalnya KK dan kartu program bantuan. Orang tua biasanya sudah menyiapkannya.
- Pakai satu daftar pendaftar untuk semua petugas, dengan kolom status yang jelas: berkas lengkap, diterima, sudah daftar ulang.
- Bagi tugas dari awal. Siapa yang membalas chat? Siapa yang memverifikasi berkas, mencocokkan pembayaran, dan melaporkan jumlah kursi ke kepala sekolah?
- Siapkan jawaban baku untuk pertanyaan soal sisa kursi, biaya, dan batas daftar ulang, supaya admin mana pun memberi jawaban yang sama.
Setelah murid baru masuk
Pekerjaan TU belum selesai di daftar ulang. Murid baru harus dicatat di Dapodik, lalu datanya dipakai lagi untuk kelas, presensi, dan tagihan. Di tahap ini banyak sekolah mengetik ulang data yang sama dua sampai tiga kali. Kalau sistemnya bisa mengimpor langsung dari berkas ekspor Daftar Peserta Didik Dapodik, TU cukup memeriksa hasil impornya tanpa mengetik ulang satu per satu.
Kalau Bapak/Ibu sedang menyusun rencana penerimaan tahun depan, bawa pertanyaan ini ke rapat panitia berikutnya: saat pengumuman jalur negeri keluar tahun depan, siapa yang memegang daftar pendaftar, dan berapa lama kita butuh untuk menjawab “masih ada kursi, Bu?”


