PENASCHOOL.COM – Senin, 5 Oktober 2026, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merilis catatan kekerasan di satuan pendidikan. Dari Januari sampai September 2026 ada 100 kasus, dengan 1.055 korban dan 174 pelaku. Sepanjang 2025, jumlahnya 60 kasus. Padahal tahun ini masih tersisa tiga bulan.
Data ini disampaikan Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, lewat keterangan tertulis yang dikutip Suara.com dan Media Indonesia pada 5 Oktober 2026. FSGI menghimpunnya dari pemberitaan media massa dan jaringan FSGI di berbagai daerah, jadi yang terhitung hanya kasus yang sempat terdengar ke luar. Kasus yang berhenti di ruang kepala sekolah atau di grup WhatsApp orang tua tidak ikut terhitung.
Apa saja yang dicatat FSGI
Beberapa angka dari rilis tersebut:
- Kekerasan seksual mencakup 60 persen kasus dan kekerasan fisik 36 persen. Sisanya pendisiplinan dengan kekerasan, kekerasan psikis, dan perundungan.
- Jumlahnya naik dari triwulan ke triwulan: 22 kasus pada Januari sampai Maret, 33 pada April sampai Juni, 45 pada Juli sampai September.
- Empat korban meninggal karena kekerasan fisik. Yang termuda baru tujuh tahun, murid SD.
- Kasusnya tersebar di 23 provinsi dan 74 kabupaten/kota. Sebanyak 70 kasus terjadi di 70 satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sisanya di 30 satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama.
Pelaku kekerasan seksual kebanyakan orang dewasa di lingkungan sekolah itu sendiri: guru, kepala sekolah atau pimpinan pondok, satpam, sampai pembina ekstrakurikuler. Kekerasan fisik lebih banyak terjadi antarmurid, berupa pengeroyokan dan penganiayaan.
Angka serupa muncul di Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang diberitakan pada 10 September 2026. Sekitar 24 persen murid Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan, sementara rata-rata negara OECD 20 persen.
Aturannya menaruh kendali di tangan kepala sekolah
Sejak 9 Januari 2026, sekolah berpegang pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Aturan ini mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, sehingga Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dulu wajib ada di tiap sekolah tidak berlaku lagi. Sekarang penanganan di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, dibantu warga sekolah lain. Di tingkat daerah, pemerintah daerah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai sekretaris daerah.
Bagian inilah yang diminta FSGI untuk dievaluasi. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyoroti penyelesaian kasus yang bertumpu pada kebijakan kepala sekolah, padahal di sejumlah kasus pelakunya justru pimpinan sekolah. Menurut FSGI, aturan ini juga belum merinci alur penanganan dan sanksi. Di banyak daerah, Pokja pun belum terbentuk.
Sambil menunggu evaluasi itu, beberapa pasal di aturan yang sama sudah bisa dipakai sekarang:
- Sekolah wajib menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, termasuk oleh penyandang disabilitas, menjamin kerahasiaan pelapor, dan terhubung ke kepala sekolah dan/atau guru yang ditunjuk (Pasal 12 ayat 2).
- Kalau yang diduga melanggar adalah kepala sekolah, warga sekolah melapor langsung ke Pokja (Pasal 25).
- Selama Pokja belum terbentuk, koordinasi dijalankan dinas pendidikan bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 34 ayat 2).
Di banyak sekolah, yang belum ada justru lembar sederhana berisi ke mana orang harus melapor.
Bu Ratna, wali kelas di sebuah sekolah dengan 340 murid, menerima pesan pada Kamis malam pukul 21.40. Pengirimnya seorang ayah: “Bu, maaf mengganggu malam-malam. Anak saya cerita soal kejadian tadi siang di sekolah. Saya harus lapor ke siapa ya, Bu?” Bu Ratna membaca pesan itu tiga kali. Di sekolahnya ada kotak saran dekat pos satpam, tapi kuncinya sudah lama hilang. Nomor khusus tidak ada, lembar yang menjelaskan siapa penerima laporan juga tidak ada. Akhirnya ia membalas, “Besok saya sampaikan ke kepala sekolah, Pak.” Malam itu ia susah tidur karena tidak yakin jawabannya benar.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Cara menyusun jalur pelaporan di sekolah
Jalurnya tidak perlu rumit. Orang cukup tahu harus bicara ke siapa dan percaya laporannya akan ditindaklanjuti. Ini yang bisa dimulai bulan ini:
- Periksa kanal yang sudah ada. Apakah murid, orang tua, dan staf tahu kanal itu? Bisakah dipakai tanpa datang ke kantor, dan siapa saja yang bisa membaca isinya? Kotak saran yang kuncinya hilang belum memenuhi syarat kerahasiaan.
- Tunjuk lebih dari satu penerima laporan, misalnya guru Bimbingan dan Konseling (BK), wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan satu guru perempuan, supaya pelapor bisa memilih kepada siapa ia merasa aman bercerita.
- Laporan tentang pimpinan sekolah butuh jalur kedua. Cari tahu apakah Pokja di kabupaten/kota Bapak/Ibu sudah terbentuk. Kalau belum, catat kontak dinas pendidikan dan dinas perlindungan anak setempat, ditambah layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Setiap laporan perlu dicatat: tanggal dan jam masuk, siapa yang menerima, apa tindak lanjutnya, dan kapan pelapor diberi kabar. Simpan di tempat yang hanya bisa dibuka orang yang ditunjuk. Catatan ini melindungi korban, dan juga guru yang dituduh tanpa dasar.
- Keamanan korban didahulukan. Pasal 23 ayat 3 meminta penanganan mengutamakan pelindungan korban, dan menurut Pasal 26 prosesnya tidak boleh memutus hak murid untuk tetap belajar.
- Buat satu lembar sederhana berisi ke siapa melapor, lewat apa, dan apa yang terjadi setelah laporan masuk. Tempel di papan pengumuman dan kirim ke grup kelas.
Satu kebiasaan kecil yang membantu: balas setiap laporan dalam hitungan jam, walau hanya “Terima kasih, Pak, laporan Bapak sudah kami terima dan sedang kami tindak lanjuti.” Orang tua yang tidak mendapat kabar biasanya mencari jalur sendiri, sering kali lewat media sosial.
Pertanyaan untuk rapat sekolah berikutnya
Laporan FSGI tidak menyebut nama sekolah mana pun. Tapi setiap sekolah bisa menguji dirinya sendiri: kalau malam ini ada orang tua yang mengetik “Saya harus lapor ke siapa?”, apakah semua guru akan memberi jawaban yang sama?
Untuk pencatatan, sekolah bisa memakai lembar kerja bersama yang aksesnya dibatasi, atau sistem administrasi sekolah yang sudah dipakai sehari-hari. Alatnya bisa apa saja. Yang perlu disepakati di rapat dewan guru atau rapat yayasan bulan ini adalah siapa yang memegang laporan dan ke mana melapor kalau yang dilaporkan pimpinan sendiri.


