PENASCHOOL.COM – Dalam rapat internal hari Rabu, 8 Juli 2026, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat membawa draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke Badan Legislasi (Baleg). Di sana draf akan diharmonisasi dulu sebelum dibahas bersama pemerintah.
Rabu sore itu juga, Pak Hendra, ketua yayasan yang menaungi satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama dengan total 410 siswa, menerima pesan di grup pengurus. Isinya tangkapan layar berita berjudul “RUU Sisdiknas Baru Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri-Swasta”. Di bawahnya, bendahara yayasan mengetik, “Pak, ini artinya guru kita dapat tunjangan dari negara? Mulai kapan?” Pak Hendra tidak langsung membalas. Ia sendiri belum yakin itu sudah jadi aturan atau masih rancangan.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Jawaban singkatnya: masih rancangan, dan isinya masih bisa berubah. Di bawah ini posisi RUU-nya sekarang dan poin yang perlu diikuti yayasan.
Sampai mana RUU Sisdiknas 2026 sekarang
Menurut berita resmi DPR di laman emedia.dpr.go.id (9 Juli 2026), draf ini disusun sebagai kodifikasi, yaitu menyatukan aturan pendidikan yang selama ini tersebar di beberapa undang-undang. Isinya 16 bab dan 257 pasal. Ketua Komisi X sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU, Hetifah Sjaifudian, menyebut penyusunannya sudah berjalan sejak Januari 2025.
Angka pasalnya saja belum sama di pemberitaan. detikEdu (10 Juli 2026) mengutip Hetifah dengan angka 225 pasal, bukan 257.
Setelah harmonisasi, draf masih harus dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai usul inisiatif DPR, baru kemudian dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyebut targetnya disahkan pada 2027 (Metro TV mengutip Antara, 10 Juli 2026). Per 10 Oktober 2026, detikEdu melaporkan Komisi X masih menampung masukan. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X pada 7 Oktober 2026 dihadiri Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia (Perisai).
Poin yang menyentuh sekolah swasta dan yayasan
Draf memperluas wajib belajar menjadi 13 tahun: satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sembilan tahun pendidikan dasar, dan tiga tahun pendidikan menengah (DPR, 9 Juli 2026). Yayasan yang mengelola Taman Kanak-kanak (TK) atau kelompok bermain akan merasakannya lebih dulu. Hetifah, dikutip detikEdu (10 Juli 2026), menyebut lembaga PAUD swasta mencapai 97 persen. Artinya, kalau satu tahun PAUD masuk wajib belajar, yang menjalankannya sebagian besar lembaga swasta, dan pertanyaan soal siapa yang membiayai akan cepat sampai ke meja yayasan.
“Negara harus memastikan seluruh guru, baik berstatus negeri maupun swasta, memperoleh hak dan perlindungan yang adil, mulai dari kesejahteraan, pengembangan kompetensi, hingga kepastian karier,” kata Lalu Hadrian Irfani saat memimpin RDPU Komisi X, Rabu 7 Oktober 2026 (Jurnas, Oktober 2026). Dalam RDPU yang sama, Perisai menyoroti perlunya kesetaraan hak, kewajiban, dan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta, termasuk akses ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Jurnas, detikEdu, dan Infobalinews, Oktober 2026). Semua itu masih aspirasi dan arah pembahasan. Tunjangan guru swasta dari APBN baru bisa dipastikan masuk pasal atau tidak setelah naskah resminya dibuka. Jadi pertanyaan bendahara tadi jawabannya: belum.
Gagasan bantuan yang mengikuti siswa berakar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 27 Mei 2025. Putusan itu menegaskan negara wajib menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kepada Merdeka.com (4 Juni 2025), Lalu Hadrian Irfani menyebut arah revisinya adalah bantuan disalurkan ke peserta didik di sekolah swasta, tidak langsung ke lembaganya. Ia juga meminta sistem verifikasi dan akuntabilitas yang transparan serta penyaluran yang berbasis data.
Soal data, berita resmi DPR menyebut draf mengatur integrasi sistem data pendidikan nasional. detikEdu mencatat ada bab tersendiri tentang data pendidikan (Bab XII), tapi rinciannya belum dipublikasikan.
Untuk status hukum yayasan sebagai badan penyelenggara, pemberitaan resmi yang kami telusuri sampai tulisan ini dibuat belum memuat rincian pasalnya. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyebut kelompok masyarakat penyelenggara sekolah swasta “tidak lagi diposisikan hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi sebagai mitra strategis yang sejajar dengan negara” dalam forum di Surabaya, 14 Juni 2026 (Gebrak.id mengutip rilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Juni 2026). Ini sikap pemerintah, belum bunyi pasal.
Yang bisa disiapkan sekolah dari sekarang
Undang-undangnya belum ada, jadi tidak ada yang wajib diubah besok pagi. Tapi kalau bantuan nanti benar mengikuti siswa dan diverifikasi dengan data, sekolah yang catatannya sudah rapi akan lebih tenang saat aturan turunannya keluar. Beberapa hal bisa dicicil:
- Cocokkan jumlah siswa aktif di buku induk, daftar kelas, dan catatan tagihan. Selisih dua atau tiga anak? Cari sebabnya sekarang. Sering kali itu siswa pindah yang belum dicatat keluar.
- Berkas guru juga perlu dirapikan: status kepegawaian, sertifikat pendidik, riwayat mengajar, dan beban jam, karena berkas seperti ini biasanya diminta setiap kali ada program tunjangan.
- Pisahkan catatan dana menurut sumbernya, misalnya iuran orang tua, dana bantuan pemerintah, dan donasi.
- Untuk yayasan yang mengelola TK atau PAUD: catat berapa anak di tahun terakhir sebelum masuk sekolah dasar dan berapa biaya layanan per anak. Angka ini akan terpakai begitu pembiayaan wajib belajar 13 tahun mulai dibahas di daerah.
- Tunjuk satu pengurus yang memantau perkembangan RUU dari laman resmi DPR dan kementerian, supaya grup pengurus tidak bergantung pada tangkapan layar.
Masukan publik juga masih dibuka. Yayasan yang punya pengalaman soal nasib guru swasta atau biaya PAUD bisa menyampaikannya lewat asosiasi sekolah swasta di daerahnya.
Kalau datanya masih tersebar di banyak tempat
Di yayasan seperti milik Pak Hendra, data siswa ada di lembar kerja operator, tagihan di buku bendahara, dan berkas guru di map kepegawaian. Mencocokkan ketiganya makan waktu, dan biasanya baru dikerjakan ketika diminta. Kalau data siswa, data pegawai, dan tagihan sudah tersimpan di satu sistem, pertanyaan seperti “berapa siswa aktif, dan berapa yang sudah melunasi?” bisa dijawab tanpa membuka tiga berkas berbeda.
Bahan untuk rapat yayasan berikutnya: kalau minggu depan diminta menyerahkan daftar siswa aktif dan data guru bersertifikat, berapa lama tim kita bisa menyiapkannya?


