Peraturan baru ini menetapkan kualifikasi guru, kepala sekolah, operator data, dan tenaga administrasi. Berikut isi pokoknya dan cara Tata Usaha (TU) mulai menyusun daftar kualifikasi pegawai.
PENASCHOOL.COM – Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 23 Tahun 2026 diundangkan pada 14 September 2026 sebagai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 631. Aturan yang ditetapkan pada 11 September 2026 ini mencabut Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 (Pasal 26). Salinan resminya bisa diunduh di JDIH Kemendikdasmen.
Yang diatur adalah standar guru dan tenaga kependidikan selain pendidik, yaitu kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, laboran, tenaga administrasi, dan operator data (Pasal 11 ayat (2)). Untuk operator dan staf TU, pekerjaan harian mereka kini punya standar kualifikasi tertulis sekaligus batas waktu penyesuaian.
Sebagai ilustrasi, bayangkan grup WhatsApp operator sekolah yang ramai ketika seseorang meneruskan berita aturan ini, lalu ada yang bertanya, “Operator juga kena, ya?” Ya. Operator data termasuk tenaga kependidikan selain pendidik (Pasal 11 ayat (2) huruf g). Di bawah ini isi pokok aturannya, lalu cara TU bisa mulai menyusun daftar kualifikasi pegawai tanpa menunggu petunjuk teknis.
Apa isi Permendikdasmen 23 Tahun 2026
Hampir semua orang yang bekerja di sekolah ikut diatur. Poin pokoknya:
- Guru: paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4)/S1 terapan dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi, serta memiliki sertifikat pendidik (Pasal 6 ayat (1)).
- Kepala satuan pendidikan: syarat pendidikannya sama, dan untuk jalur pendidikan formal juga wajib punya sertifikat pendidik. Pengawas sekolah pun begitu: S1 atau D4 terakreditasi dengan sertifikat pendidik.
- Tenaga perpustakaan: minimal Diploma Tiga (D3) ilmu perpustakaan dan informasi. Lulusan D3 bidang lain masih bisa, asal memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang itu.
- Tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan operator data (Pasal 11 ayat (2) huruf e, f, dan g) cukup lulusan pendidikan menengah, tetapi harus punya sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas.
Sertifikat kompetensi di sini, menurut ketentuan umum aturan ini, adalah dokumen pengakuan keahlian dari pelatihan dan/atau uji kompetensi yang diakui kementerian.
Ketentuan peralihannya memuat dua batas waktu. Tutor dan Pendidik PAUD yang sudah diangkat diberi waktu paling lambat 9 tahun sejak aturan diundangkan untuk memenuhi kualifikasi akademik (Pasal 24). Tenaga kependidikan selain pendidik yang sudah bertugas, termasuk operator dan staf TU, diberi paling lambat 5 tahun (Pasal 25, merujuk Pasal 14).
Kalau dihitung dari 14 September 2026, batasnya jatuh pada 14 September 2035 untuk tutor dan Pendidik PAUD, dan 14 September 2031 untuk tenaga kependidikan selain pendidik. Perlu dicatat, Pendidik PAUD dalam aturan ini adalah pendidik pada satuan PAUD nonformal (Pasal 4 ayat (6)). Guru TK jalur formal masuk kelompok guru (Pasal 6 ayat (1)). Bila ragu, tanyakan ke dinas pendidikan.
Bagaimana dengan guru SD sampai SMA yang sudah lama mengajar tetapi belum S1? Dalam teks yang kami baca, ketentuan peralihan hanya menyebut tutor, pendidik PAUD, dan tenaga kependidikan selain pendidik. Untuk kasus seperti ini, tanyakan langsung ke dinas pendidikan setempat dan baca salinan resmi di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Potongan berita yang beredar di grup belum tentu lengkap.
Yang biasanya membuat repot: datanya tersebar
Membaca aturannya tidak lama. Yang makan waktu justru menjawab pertanyaan kepala sekolah yang kedengarannya sepele: “Kita ada berapa orang yang belum memenuhi?”
Ilustrasi berikut rekaan, bukan kejadian di sekolah tertentu. Bu Wulan adalah staf TU di sebuah sekolah dasar milik yayasan dengan 28 guru dan 9 tenaga kependidikan. Senin pagi kepala sekolah memintanya membuat rekapitulasi sebelum rapat yayasan hari Kamis. Ia membuka lembar kerja “Data Guru 2024”. Kolom pendidikan terakhir ada, tetapi isinya campur: ada yang menulis “S1”, ada “S.Pd”, ada yang kosong. Nama kampus tidak dicatat, apalagi akreditasi program studi. Fotokopi ijazah ada di map biru di lemari, sebagian sudah pindah ke map lain saat akreditasi sekolah tahun lalu. Untuk sertifikat pendidik, ia harus bertanya satu per satu lewat WhatsApp: “Pak, nomor sertifikat pendidiknya ada? Fotonya kirim ya.” Sampai Rabu sore baru 19 orang yang membalas.
Kalau cerita itu terasa akrab, coba cek lembar kerja Bapak/Ibu. Kolom pendidikan terakhir sering diisi dengan format yang berbeda-beda. Nama perguruan tinggi dan program studi kadang tidak tercatat sama sekali, padahal syarat barunya menyebut keduanya harus terakreditasi. Siapa yang sudah punya sertifikat pendidik? Sering kali hanya diingat, tidak ditulis. Staf non-guru seperti operator, laboran, dan petugas perpustakaan juga gampang terlewat karena selama ini yang diminta hanya data guru. Operator data disebut jelas di aturan ini, lengkap dengan syarat sertifikat kompetensinya, jadi namanya perlu masuk daftar.
Langkah menyiapkan daftar kualifikasi
Satu lembar kerja yang rapi sudah cukup untuk memulai.
- Buat satu daftar berisi semua orang yang bekerja di sekolah: guru, kepala sekolah, staf TU, bendahara, operator, laboran, petugas perpustakaan.
- Tambahkan kolom jabatan sesuai kelompok di aturan, karena syarat tiap kelompok berbeda.
- Tulis jenjang pendidikan terakhir dengan format seragam (SMA/SMK, D3, D4, S1, S2), lalu nama perguruan tinggi dan program studinya.
- Cek status akreditasi program studi tiap guru di laman resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang relevan, lalu catat peringkat dan tanggal ceknya. Belum jelas apakah yang dinilai akreditasi saat lulus atau saat ini? Tanyakan ke dinas pendidikan.
- Untuk guru dan kepala sekolah, tandai sudah atau belum punya sertifikat pendidik. Yang sudah, simpan nomornya, termasuk Nomor Registrasi Guru (NRG) bila ada.
- Untuk tenaga kependidikan, tulis sertifikat kompetensi yang sudah dimiliki. Kalau belum ada, kosongkan dan beri tanda. Informasi tentang jenis sertifikat yang diakui bisa dipantau dari Kemendikdasmen atau dinas pendidikan.
- Isi kolom tenggat: 14 September 2031 untuk tenaga kependidikan selain pendidik, 14 September 2035 untuk tutor dan Pendidik PAUD nonformal. Guru lain yang belum memenuhi, termasuk guru TK jalur formal, cukup ditulis “konfirmasi ke dinas”.
- Pindai ijazah dan sertifikat ke satu folder dengan nama berkas yang konsisten, misalnya nama dan jenis dokumen. Isinya data pribadi pegawai, jadi batasi siapa yang bisa membuka folder itu. Map fisiknya tetap disimpan sebagai cadangan.
Ajak kepala sekolah menyusun daftar ini sejak awal. Ada keputusan yang memang di luar wewenang TU, misalnya siapa yang perlu didampingi memenuhi kualifikasi dan bagaimana yayasan membantu biayanya. Batas 5 dan 9 tahun memang terdengar lama. Tapi kuliah lanjutan atau pelatihan untuk sertifikat kompetensi tidak selesai dalam satu semester, dan anggaran yayasan biasanya disusun setahun sebelumnya.
Supaya rekapitulasi berikutnya tidak mulai dari nol
Setelah daftar pertama jadi, pekerjaannya belum selesai. Daftar itu harus diperbarui setiap kali ada guru baru atau staf yang lulus kuliah. Kalau data kepegawaian hanya tersimpan di lembar kerja di satu laptop, rekapitulasi berikutnya bisa berakhir seperti pekan sibuk Bu Wulan.
Di PENA, data pokok kepegawaian seperti Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), NRG, status kepegawaian, dan berkas Surat Keputusan (SK) dapat dikumpulkan di satu tempat untuk seluruh sekolah dalam yayasan. Datanya bisa diisi lewat impor dari lembar kerja yang sudah ada, sehingga identitas dan berkas pegawai tidak lagi tersebar di banyak map dan grup WhatsApp. Catatan ijazah, akreditasi program studi, dan tenggat penyesuaian untuk aturan ini masih perlu Bapak/Ibu kelola di lembar kerja pendamping.
Kalau mau mulai minggu ini, isi dulu daftar di atas untuk lima orang, lalu bawa ke rapat dengan satu pertanyaan untuk kepala sekolah: siapa saja di sekolah kita yang perlu rencana penyesuaian, dan kapan batasnya?


