Pertengahan Juni, pukul sembilan pagi. Bu Ratna, operator di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dengan 214 siswa, baru membuka laptop ketika tiga pesan masuk hampir bersamaan dari orang tua kelas IX. Isinya mirip: “Bu, surat keterangan peringkat paralel bisa jadi hari ini? Besok terakhir unggah.” Satu orang tua menambahkan foto piagam lomba cerdas cermat tahun 2023 yang tintanya sudah pudar, lalu bertanya apakah sekolah masih menyimpan salinannya.
Bu Ratna mencari di lemari arsip. Map lomba tahun itu ada, tapi isinya cuma surat undangan dan daftar peserta. Piagamnya dibawa pulang siswa. Peringkat paralel harus dihitung ulang dari nilai rapor lima semester, dan di lembar rekap ada dua versi file dengan angka berbeda. Siang itu pekerjaan lain ia tunda. Ia menghitung manual sambil membalas chat satu per satu.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Apa yang sebenarnya diatur di jalur prestasi
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025. Menurut penjelasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimuat detikEdu pada 4 Maret 2025, kuota jalur prestasi kini paling sedikit 25 persen untuk SMP dan 30 persen untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Dulu, di PPDB, jalur ini hanya kebagian sisa kuota.
Pasal 20 peraturan itu membagi prestasi menjadi dua. Prestasi akademik bisa berupa nilai rapor lima semester terakhir, atau capaian di bidang sains, teknologi, riset, dan inovasi. Yang nonakademik mencakup seni, budaya, bahasa, olahraga, serta pengalaman menjadi ketua organisasi siswa atau kepanduan. Syaratnya ada di ayat (1): prestasi itu harus sudah divalidasi pemerintah daerah atau dikurasi kementerian, kecuali nilai rapor dan jabatan ketua organisasi.
Lalu di mana Tes Kemampuan Akademik (TKA) masuk? Pasal 20 yang sama memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menambahkan hasil tes terstandar, dan Pasal 22 membolehkan daerah memberi bobot pada hasil tes itu. Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik juga menyebut hasil TKA dapat menjadi salah satu syarat seleksi masuk SMP dan SMA. Jadi, dipakai atau tidaknya nilai TKA di jalur prestasi, juga besar bobotnya, bergantung pada petunjuk teknis tiap daerah. Ombudsman Sumatera Selatan, misalnya, sempat meminta TKA ditiadakan dari jalur prestasi SMA di daerahnya (laman resmi Ombudsman Republik Indonesia).
Soal bukti, Pasal 21 menyebut rapor dengan surat keterangan peringkat dari sekolah asal, sertifikat atau piagam, surat penetapan pengurus organisasi, atau dokumen lain. Semuanya paling lama diterbitkan tiga tahun sebelum tanggal pendaftaran. Apakah piagam dari kelas VII masih bisa dipakai saat mendaftar SMA tiga tahun kemudian? Tergantung tanggal terbitnya. Orang tua cukup sering menanyakan hal ini.
Bagian yang sering bocor justru di sekolah asal
Pada 21 Mei 2026, Ombudsman Republik Indonesia bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta belasan kementerian dan lembaga lain menandatangani komitmen bersama pengawasan SPMB 2026 di Jakarta. Dalam pemberitaan acara itu (GEBRAK.id, 22 Mei 2026), perbedaan penghitungan poin piagam dan pembuatan sertifikat instan disebut sebagai salah satu potensi kecurangan yang diawasi.
Kepala Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, pada 1 Juli 2026 (diberitakan Koran Jakarta, 2 Juli 2026) menyampaikan bahwa kurasi dan validasi dokumen prestasi dalam praktiknya dibebankan ke panitia di tiap sekolah tujuan, sehingga tafsir kriteria sertifikat bisa berbeda-beda. Timnya juga menemukan ketidaksesuaian data pada sejumlah surat keterangan peringkat paralel yang diterbitkan SMP atau madrasah asal. Di Banten, Ombudsman setempat mencatat aduan soal ketidaksesuaian kriteria sertifikat jalur prestasi (Antara Banten, 2026). Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut jalur prestasi di antara aduan yang paling sering masuk.
Temuan kedua dari Sumatera Barat itu langsung menyangkut meja Tata Usaha (TU). Yang menerbitkan surat keterangan peringkat adalah sekolah asal, bukan calon murid. Kalau rekap nilai tersebar di beberapa file, wali kelas sudah berganti, dan tidak ada catatan siapa menghitung apa, angkanya bisa berubah dari satu permintaan ke permintaan berikutnya. Piagam juga begitu. Lomba yang diikuti siswa dua tahun lalu sering tidak tercatat di sekolah sama sekali, padahal piagamnya nanti diperiksa.
Gejalanya biasanya kelihatan. Orang tua menanyakan surat yang sama dua kali dalam seminggu, atau guru pembina lomba sudah pindah dan tidak ada yang tahu lombanya tingkat kabupaten atau provinsi. Kadang panitia di sekolah tujuan menelepon untuk memastikan peringkat, dan jawabannya masih harus dicari dulu.
Langkah yang bisa dimulai semester ini
Sebagian besar pekerjaan ini bisa dicicil sejak siswa duduk di kelas VII, tanpa menunggu masa pendaftaran berikutnya.
- Catat setiap prestasi waktu kejadiannya, jangan menunggu ada yang meminta. Minimal nama lomba, penyelenggara, tingkat, tanggal, dan guru yang mendampingi, ditambah pindaian piagam yang disimpan sekolah.
- Daftar lomba yang biasa diikuti siswa perlu dicocokkan dengan daftar lomba terkurasi kementerian atau yang divalidasi dinas pendidikan setempat. Ada lomba rutin yang belum masuk daftar? Menurut Pasal 20 ayat (7), satuan pendidikan termasuk pihak yang boleh mengusulkan, paling lambat April tahun berjalan.
- Untuk peringkat paralel, pakai satu rumus dan satu file. Sepakati siapa yang menghitung dan siapa yang memeriksa, lalu simpan versi final yang sudah ditandatangani. Setiap koreksi ditulis alasannya.
- Begitu petunjuk teknis SPMB daerah terbit, baca bagian bobot TKA dan jenis sertifikat yang diterima, lalu ringkas jadi satu halaman untuk wali kelas IX dan orang tua.
- Jawaban baku untuk pertanyaan yang pasti datang, misalnya “Bu, piagam tahun 2023 masih berlaku tidak?”, sebaiknya disiapkan dari awal. Kalau semua guru menjawab sama, chat berulang berkurang.
Pembagian tugasnya juga perlu disepakati: guru pembina mencatat lomba, wali kelas memeriksa rekap nilai, operator atau TU menerbitkan surat dan menyimpan arsip, kepala sekolah menandatangani. Di banyak sekolah, urusan ini baru dibicarakan ketika antrean permintaan sudah menumpuk.
Untuk pencatatan prestasi, sekolah bisa memakai buku induk, lembar kerja, atau sistem yang sudah ada. Di PENA, guru Bimbingan Konseling (BK) atau petugas yang diberi akses dapat mencatat poin prestasi siswa lewat menu Pencatatan Poin, lengkap dengan tanggal kejadian, keterangan, dan lampiran pindaian piagam. Nama pencatat ikut tersimpan, dan catatan yang dibatalkan wajib disertai alasan, jadi riwayatnya bisa ditelusuri kalau ada yang bertanya dua tahun kemudian.
Satu pertanyaan untuk dibawa ke rapat sekolah berikutnya: kalau besok ada orang tua kelas IX yang meminta surat peringkat dan salinan piagam anaknya, berapa lama kita butuh untuk menyiapkannya?


