Senin, 6 Juli 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis rekap aduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Jumlahnya 301 laporan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikannya lewat keterangan tertulis yang dikutip Bloomberg Technoz dan afu.id pada hari yang sama.
Kebanyakan aduan itu menyangkut sekolah negeri dan seleksi yang diatur dinas. Tapi sebagian polanya juga sering terjadi di meja panitia penerimaan sekolah swasta. Ada biaya yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, ada daftar diterima yang berubah, dan orang tua tidak tahu harus bertanya ke siapa.
Apa yang dilaporkan sepanjang SPMB 2026
Dari 301 aduan yang diterima JPPI, 187 menyangkut jalur domisili. Isinya didominasi dugaan manipulasi alamat, rekayasa Kartu Keluarga (KK), titik koordinat yang tidak cocok, dan perpindahan domisili mendadak sebelum pendaftaran. Jalur prestasi menyumbang 69 aduan, antara lain soal dugaan nilai rapor yang digelembungkan dan dokumen prestasi yang direkayasa. Jalur afirmasi 33 aduan, jalur mutasi 12. JPPI juga menerima laporan dugaan siswa titipan dan jual beli kursi. Menurut Ubaid, akar persoalannya ada pada daya tampung yang terbatas dan mutu sekolah yang belum merata.
Peringatan sudah datang sebelum pendaftaran dibuka. Pada 21 Mei 2026, Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Komitmen Bersama SPMB Ramah dengan 14 kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, untuk mengawasi SPMB dari tahap persiapan sampai sesudah pengumuman (Ombudsman RI, Mei 2026). Empat hari kemudian, 25 Mei 2026, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB, yang ditujukan ke seluruh penyelenggara pendidikan.
Pengelola sekolah sebaiknya membaca bagian pemetaan risiko dalam SE itu. KPK mencatat pungutan liar yang menumpang di proses penerimaan, mulai dari biaya daftar ulang dan uang bangku sampai kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Catatan lainnya menyangkut daya tampung yang tidak jelas, pengaduan yang lambat ditangani, dan keputusan yang tidak terdokumentasi.
Kenapa sekolah swasta perlu ikut memperhatikan
Prinsip dasarnya berlaku untuk semua sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB meminta penerimaan murid dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di sejumlah daerah, sekolah swasta juga sudah masuk ke skema SPMB. Di Banten, misalnya, 763 sekolah menengah swasta ikut program sekolah swasta gratis yang pendaftarannya dibuka lewat laman SPMB provinsi mulai 10 Juni 2026 (Medcom.id, Juni 2026).
Orang tua yang membaca berita soal uang bangku dan kursi titipan tidak lantas berhenti curiga begitu datang ke sekolah swasta. Pertanyaan yang sama ikut dibawa ke meja pendaftaran, dan sering kali dipicu hal kecil.
Bu Ratna mengurus penerimaan murid baru di sekolah menengah pertama milik yayasan tempatnya bekerja. Gelombang pertama tahun lalu ada 118 pendaftar untuk 96 kursi. Formulirnya lewat Google Form, rekapnya di lembar Excel bernama “Gel1_fix_final”, dan pengumumannya dikirim ke grup WhatsApp orang tua pada hari Sabtu. Pukul 21.40 malam itu, satu pesan masuk ke nomor pribadinya: “Bu, anak saya kok belum ada di daftar? Tetangga saya daftarnya belakangan tapi sudah keterima.” Ternyata nama anak itu ada di salinan lembar kerja yang lain, bukan yang dicetak. Besoknya, orang tua lain bertanya kenapa uang pangkal yang ditagih berbeda dengan brosur. Brosurnya brosur tahun sebelumnya. Bu Ratna bisa menjelaskan semuanya, satu per satu, lewat chat. Yang tidak ia punya adalah catatan kapan daftar itu diubah, oleh siapa, dan kenapa.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Tidak ada yang curang dalam cerita itu. Tapi orang tua tetap bisa melihatnya seperti ada yang diatur. Biasanya kelihatan dari pertanyaan yang terus diulang di grup (“sudah masuk belum, Bu?”), orang tua yang minta bukti bayar dikirim ulang, dan staf yang membalas pesan sampai larut karena hanya mereka yang tahu angkanya.
Yang bisa dibenahi sebelum penerimaan 2027/2028 dibuka
Kalau sekolah Bapak/Ibu membuka gelombang pertama dalam beberapa bulan ke depan, hal-hal di bawah ini bisa disiapkan dari sekarang, cukup dengan lembar kerja yang rapi dan pembagian tugas yang jelas.
- Tulis daya tampung sebelum pendaftaran dibuka. Berapa kursi total, berapa untuk tiap gelombang, berapa untuk jalur khusus seperti adik kandung atau beasiswa yayasan. Umumkan angkanya, dan kalau berubah di tengah jalan, umumkan juga perubahannya.
- Satu lembar rincian biaya berisi uang pangkal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan, seragam, dan kegiatan, masing-masing dengan nomor surat keputusan yayasan yang mendasarinya. Tandai mana yang wajib dan mana yang pilihan. Atribut yang harus dibeli di sekolah sebaiknya punya alasan tertulis, karena poin ini yang disorot KPK.
- Kriteria seleksi dan tanggal pengumuman ditetapkan sejak awal. Ada tes atau wawancara? Sebutkan bobotnya.
- Pegang satu daftar penerimaan. Panitia mengisi, kepala sekolah mengesahkan, bendahara mencatat pembayaran. Setiap perubahan ditulis tanggal dan alasannya supaya bisa ditunjukkan kalau ada yang bertanya.
- Kanal pengaduan dengan jam layanan. Pakai nomor sekolah, jangan nomor pribadi staf. Ombudsman Perwakilan Maluku pada SPMB 2026 juga mendorong dinas dan sekolah mengaktifkan kanal pengaduan seperti ini.
- Sikap soal bingkisan. SE KPK Nomor 7 Tahun 2026 meminta gratifikasi ditolak pada kesempatan pertama. Satu kalimat di formulir pendaftaran sudah cukup untuk memberi tahu orang tua bahwa sekolah tidak menerima hadiah terkait penerimaan.
Memang ada pekerjaan tambahan di awal. Tapi kalau angka dan aturannya sudah dipegang orang tua sejak awal, pertanyaan di grup biasanya ikut berkurang.
Setelah calon murid resmi menjadi siswa, urusan tagihan juga perlu sama terbukanya. Di PENA, orang tua bisa melihat rincian tagihan dan kwitansi pembayaran dari akunnya sendiri, dan sekolah bisa melihat pengumuman mana yang sudah dibaca orang tua. Pertanyaan “sudah masuk belum, Bu?” bisa dicek orang tua sendiri tanpa menunggu balasan chat malam hari.
Kalau Bapak/Ibu sedang menyiapkan rapat panitia penerimaan, coba ajukan satu pertanyaan ini: kalau besok ada orang tua bertanya kenapa anaknya belum diterima, dokumen apa yang bisa kita tunjukkan hari itu juga?


