Pukul 10.40, mobil boks dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhenti di depan sebuah SD swasta. Bu Wulan, staf Tata Usaha (TU), turun dari ruang kantor membawa lembar rekap. Angka di kertas itu 214 siswa. Padahal pagi tadi tiga anak kelas 2 izin sakit, dan satu anak kelas 5 ikut lomba di kecamatan. Sopir menyodorkan berita acara untuk ditandatangani: 214 ompreng. Bu Wulan diam sebentar. Tanda tangan dulu, atau hitung ulang dulu?
Belum sempat memutuskan, grup WhatsApp wali kelas sudah berbunyi. “Bu, jatah kelas 4B kurang dua.” Lalu masuk pesan dari bendahara yayasan: “Bu Wulan, rekap MBG bulan lalu sudah ada belum? Ditanya pengawas.”
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Perkembangan Makan Bergizi Gratis sampai Oktober 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sejak 6 Januari 2025 di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Aturan mainnya sekarang lebih rinci. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG ditetapkan 17 November 2025 (basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK). Setelah itu BGN menerbitkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Tata Kelola MBG Tahun Anggaran 2026, yang berlaku sejak 29 Desember 2025. Di juknis ini, penerima dari kalangan peserta didik disebut per jenjang, dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK sampai SMA/SMK/MA.
Pada 22 Mei 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan layanan untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari seminggu. Keputusan ini diambil setelah pagu MBG 2026 turun dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun (CNA Indonesia, 22 Mei 2026). Ada pengecualian untuk sekolah yang belajar enam hari, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Dua bulan kemudian, 21 Juli 2026, BGN menyampaikan bahwa evaluasinya menemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG. Cakupan layanan pun diselaraskan dan data penerima manfaat sedang ditata ulang (CNBC Indonesia, 21 Juli 2026).
Layanannya sendiri jalan terus. Per 9 Oktober 2026, BGN mencatat 57,5 juta penerima manfaat (CNN Indonesia, 19 Oktober 2026).
Apa artinya untuk administrasi sekolah swasta
Di banyak sekolah swasta, MBG datang tanpa tambahan staf. Yang mengurus ya orang-orang yang sudah ada: TU yang merangkap operator, wali kelas, bendahara yayasan yang kerjanya paruh waktu. Bedanya, sekarang ada pihak luar yang datang setiap hari membawa makanan, dan setiap pengiriman ada kertas yang harus ditandatangani.
Soal penanggung jawab, Surat Edaran (SE) BGN Nomor 5 Tahun 2025 meminta kepala sekolah penerima menunjuk satu sampai tiga guru sebagai penanggung jawab distribusi. Mereka mendapat insentif Rp100.000 per hari penugasan, dibayarkan dari biaya operasional SPPG. Insentif ini juga perlu dicatat, karena bendahara yayasan biasanya akan bertanya siapa bertugas di hari apa.
Lalu soal angka. Jumlah porsi mengikuti jumlah siswa yang terdaftar sebagai penerima, sedangkan yang makan hari itu tergantung siapa yang hadir. Dua angka ini jarang sama. Siswa pindah di tengah semester, ada yang sakit tiga hari, kadang satu kelas ikut kegiatan di luar. Kalau selisihnya tidak dicatat, pertanyaan “kenapa porsinya segini?” baru muncul belakangan, sering kali saat orang yang menandatangani sudah lupa.
Perubahan tahun 2026 membuat urusannya bertambah. Sekolah lima hari kini menerima layanan lima hari, sekolah enam hari tetap enam hari, dan sekolah yang sempat dilayani dua dapur akan diselaraskan ke satu. Jadwal berubah, jumlah berubah, kadang nama kontak di lapangan juga ikut berganti. Kalau catatannya tercecer di buku tulis dan grup WhatsApp, menelusurinya lagi bisa makan waktu seharian.
Biasanya tandanya sudah kelihatan sebelum ada yang bertanya resmi. Wali kelas mengirim jumlah siswa lewat chat, formatnya beda-beda. Berita acara ditandatangani tanpa dicocokkan dengan kehadiran. Keluhan orang tua soal rasa atau porsi cuma dijawab di grup dan tidak pernah ditulis. Dan tidak ada yang ingat persis siapa penanggung jawab hari Kamis minggu lalu.
Yang bisa disiapkan mulai pekan ini
Untuk memulai, sekolah tidak perlu sistem baru. Cukup sepakati satu tempat dan satu format pencatatan yang dipakai semua orang.
- Pastikan surat penunjukan penanggung jawab MBG dari kepala sekolah ada dan diarsipkan. Kalau penanggung jawabnya lebih dari satu, lampirkan jadwal gilirannya.
- Siapkan satu lembar rekap harian per rombongan belajar berisi jumlah siswa terdaftar, jumlah yang hadir, dan jumlah porsi yang diterima. Kolom keterangan diisi kalau ada selisih, misalnya “2 siswa lomba, porsi dibawa pulang”.
- Sebelum menandatangani berita acara serah terima, cocokkan jumlahnya dengan rekap kehadiran. Kalau berbeda, tulis angkanya apa adanya.
- Sepakati jam kirim data kehadiran dengan wali kelas, misalnya paling lambat pukul 08.30, supaya penanggung jawab tidak perlu menebak.
- Buat buku catatan kejadian untuk keluhan rasa, makanan yang datang terlambat, atau siswa yang mengeluh sakit setelah makan. Tulis jam, kelas, dan tindak lanjutnya. Kalau ada dugaan masalah keamanan pangan, catatan ini yang pertama kali diminta SPPG dan puskesmas.
- Simpan salinan pemberitahuan resmi dari BGN atau SPPG tentang perubahan jadwal dan jumlah hari layanan, supaya jelas sejak tanggal berapa aturan baru berlaku di sekolah Bapak/Ibu.
Dari lembar-lembar harian ini, rekap bulanan tinggal disusun. Kalau pengawas atau yayasan bertanya, Bapak/Ibu cukup membuka satu map.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah sekolah yang belajar lima hari pasti menerima lima hari layanan? Menurut keterangan BGN pada Mei 2026, ya, kecuali sekolah di daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi. Ketentuannya masih bisa berubah, jadi pegang pemberitahuan tertulis dari SPPG yang melayani sekolah Bapak/Ibu.
Data kehadiran siapa yang dipakai? Data presensi harian sekolah sendiri. Jadi kalau presensinya belum tertib, rekap MBG juga akan sulit dicocokkan.
Untuk presensi, sebagian sekolah memakai PENA. Wali kelas mengisi presensi harian per rombel, lalu TU bisa mengunduh rekap bulanan dalam bentuk Excel berisi jumlah hadir, izin, sakit, dan alpa tiap siswa. Rekap itu bisa langsung disandingkan dengan berita acara serah terima porsi. Kalau Bapak/Ibu ingin melihat contoh tampilan rekapnya, bisa juga dibawa ke rapat sekolah berikutnya, sekalian membahas di mana sekolah mencatat berapa siswa yang makan setiap hari.


