Rabu, 7 Oktober 2026, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa pihaknya sedang merumuskan skema bantuan agar guru swasta yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap bisa mengajar di sekolah swasta asalnya, dengan kesejahteraan dijamin negara. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta saat menanggapi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR (JPNN.com, 7 Oktober 2026).
Di kesempatan yang sama, Komisi X juga mendorong sekitar 230.000 guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Skemanya masih dirumuskan. Belum ada aturan, besaran bantuan, atau jadwal berlaku yang diumumkan.
Bagi yayasan, kabar ini menyentuh pengalaman yang sudah terjadi berulang kali sejak beberapa tahun lalu: guru swasta lolos PPPK, lalu ditempatkan di sekolah lain.
Apa yang sudah ada dan apa yang masih rencana
Ini cerita lama. Dalam rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani menyebut ada 148 ribu guru swasta yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri pada 2021 sampai 2023 (detikEdu, 16 Juli 2025). Periskop.id pada 7 Oktober 2026 juga mengutip catatan Kemendikdasmen bahwa lebih dari 100.000 guru sekolah swasta beralih ke sekolah negeri dalam beberapa tahun terakhir.
Aturan yang sudah berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, ditetapkan 14 Januari 2025. Isinya membuka jalan bagi guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK, untuk ditempatkan di sekolah swasta. Dalam rapat yang sama, Kemendikdasmen menyebut 136.162 guru PPPK masuk dalam pertimbangan redistribusi, dengan pelaksanaan disiapkan mulai November 2025. Dirjen GTK juga mengingatkan bahwa kembalinya guru ke sekolah asal tidak terjadi begitu saja, karena perlu pendataan dan melibatkan banyak pihak.
Jadi ada dua hal yang berbeda. Redistribusi sudah punya dasar hukum, tetapi pelaksanaannya bergantung pada data kebutuhan guru dan proses di daerah. Skema DPR yang baru disebut 7 Oktober itu masih rumusan. Yayasan belum bisa menyusun jadwal pelajaran semester depan dengan mengandalkan salah satunya.
Yang terasa di sekolah saat satu guru lolos
Bu Ratna, kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dengan 410 siswa, menerima kabar di grup guru pukul sembilan malam. Pak Hendra, guru Matematika yang sudah sebelas tahun mengajar di sana, lolos PPPK dan akan ditempatkan di sekolah negeri di kecamatan sebelah. Pak Hendra memegang 24 jam pelajaran, menjadi wali kelas 8B, dan selama ini yang menyusun soal olimpiade sekolah.
Besok paginya Bu Ratna membuka lembar kerja jadwal. Siapa yang bisa menggantikan kelas 8 dan 9? Ijazah guru lain ada di map mana? Bagaimana dengan nilai harian kelas 8B semester ini, sudah tercatat di mana? Di grup orang tua, seseorang sudah bertanya, “Bu, betul Pak Hendra pindah? Anak saya nanti diajar siapa?”
Senang dan cemas bisa datang bersamaan. Pak Hendra pantas mendapat status dan kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi sekolah tetap harus berjalan Senin depan.
Cerita ini ilustrasi, tapi kalau polanya terasa akrab, Bapak/Ibu tidak sendirian.
Mencari pengganti itu berat. Yang sering lebih berat lagi: tidak tahu persis apa saja yang ikut pergi. Jam mengajar, kelas perwalian, tugas tambahan, materi yang ia susun sendiri. Semua itu sering hanya ada di kepala guru yang bersangkutan.
Langkah yang bisa disiapkan yayasan sekarang
Selama skema DPR belum jadi aturan, yayasan bisa bersiap dengan hal-hal yang ada dalam kendali sendiri:
- Petakan guru yang mungkin ikut seleksi. Tanyakan terbuka dalam rapat, tanpa nada curiga. Guru yang merasa didukung biasanya lebih mau memberi tahu lebih awal.
- Catat beban setiap guru di satu tempat. Jam pelajaran per minggu, kelas yang diampu, perwalian, dan tugas tambahan seperti pembina ekstrakurikuler atau operator ujian.
- Rapikan data kepegawaian. Status kepegawaian, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), ijazah, dan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari yayasan. Data ini dibutuhkan kalau suatu saat sekolah mengajukan kebutuhan guru lewat jalur redistribusi.
- Siapkan pasangan pengganti per mata pelajaran. Untuk setiap mata pelajaran inti, tentukan siapa yang bisa mengisi sementara dan berapa jam tambahan yang sanggup ia pegang.
- Minta serah terima tertulis. Daftar materi, bank soal, dan posisi nilai terakhir per kelas sebelum guru berangkat.
- Siapkan kabar untuk orang tua. Satu pesan singkat yang menjelaskan siapa pengganti dan mulai kapan, dikirim sebelum pertanyaan menumpuk di grup.
Pantau juga kabar resmi dari Kemendikdasmen dan dinas pendidikan setempat soal redistribusi. Kalau sekolah memang kekurangan guru, data kebutuhan yang rapi akan memudahkan saat ada kesempatan mengajukan.
Langkah kedua dan ketiga bisa dikerjakan di lembar kerja biasa. Bagi yayasan yang mengelola beberapa unit, modul kepegawaian di PENA menyimpan data pegawai seperti status kepegawaian, NUPTK, jabatan, dan penempatan, lalu bisa disaring per unit. Jadwal mengajar tiap guru juga bisa dicetak dari menu jadwal pelajaran, sehingga saat ada guru yang pindah, Bapak/Ibu bisa langsung melihat kelas mana saja yang perlu diisi.
Mungkin ini bisa jadi satu pertanyaan di rapat yayasan berikutnya: kalau besok satu guru kita lolos PPPK, berapa lama kita butuh untuk tahu persis apa saja yang perlu diganti?


